Berita Bagus Terbaru – Berita terbaru tentang
Terbitkan Pergub 58/2018, Anies Lanjutkan Proyek Reklamasi. Langsung Bisa Kecaman!


TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA – Keputusan penyegelan bangunan di proyek reklamasi Teluk Jakarta tanpa pembongkaran, ternyata ditindaklanjuti Anies Baswedan memutuskan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Masalah itu ditandai ditetapkannya Peraturan Gubernur No.58 tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Tubuh Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dalam Senin (4/6) pekan kemudian. Artinya, rekamasi hendak berlanjut.

Menurut draf Pergub No.58/2018 yang sudah diteken Gubernur Anies yang diperoleh Kontan.co.id, dalam pokoknya membentuk Tubuh Pelaksanaan untuk mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan reklamasi.

Membaca: Bank Jambi dan BCA Tetap Buka Layanan Terbatas waktu Libur Lebaran, Berikut Tanggalnya

Selain itu fungsinya ialah mengoordinasikan teknis reklamasi, penataan pesisir (penataan kampung, pemukiman, hutan bakau, relokasi industri), peningkatan sistem pengendalian banjir, fasilitasi proses perizinan reklamasi, bahkan menampilkan optimalisasi dan evaluasi atas pemanfaatan tanah hak guna bangunan yang udah sudah ada oleh perusahaan mitra (pengembang reklamasi).

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam keras penerbitan beleid ini. “Koalisi berketetapan bahwa Perhub No.58/2018 disebutkan cacat hukum sebab merujuk dalam Keputusan Presiden No.52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang udah dinyatakan tak berlaku oleh Peraturan Presiden No.54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur,” jelas Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta seperti dikutip dari keterangan resminya Rabu (13/6).

Membaca: Kapal Penumpang Menuju Pulau Barrang Lompo Tenggelam

Membaca: Pencemaran Nama Baik Mentan dan Bupati Pandeglang, Terduga Penyebar Hoaks Sudah  Diperiksa

Selain itu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta juga menilai proyek reklamasi Teluk Jakarta masih menyisakan bermacam permasalahan seperti tak adanya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) kawasan maupun regional, tak adanya rencana zonasi dan rencana strategis, ketidakjelasan lokasi pengambilan material pasir sampai pembangunan rumah dan ruko di atas pulau reklamasi tanpa didahului IMB.

Penerbitan Pergub No.58/2018 juga dinilai melanggar janji kampanye Anies-Sandi waktu mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ketika itu, penghentian reklamasi adalah poin nomor enam dari 23 janji politik Anies-Sandi.

Membaca: Pertamina Masih Pertahankan Biaya BBM, Kemungkinan Berubah sesudah Lebaran

Membaca: Rasio NPL Tinggi, Bank Tekan Laju Kredit ke Sektor Komersial

Membaca: Inilah 4 Kesepakatan Donald Trump dan Kim Jong Un dari Pertemuan Singapura


terima kasih udah membaca berita tentang
Terbitkan Pergub 58/2018, Anies Lanjutkan Proyek Reklamasi. Langsung Bisa Kecaman!

Sumber